Andi menegaskan, pemblokiran tersebut hanya berlaku pada akses administrasi badan hukum dan tidak menghentikan aktivitas organisasi maupun kegiatan olahraga futsal.
"Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi di bawah PSSI," ujar Andi.
Kemenkum akan menindaklanjuti proses administrasi setelah Kongres Luar Biasa (KLB) digelar, dan PSSI menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai kepengurusan definitif FFI.
Andi memastikan langkah tersebut bukan bentuk intervensi terhadap dinamika internal organisasi olahraga. Kemenkum tetap menghormati kewenangan PSSI dan mekanisme organisasi dalam menyelesaikan persoalan kepengurusan FFI.
"Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI, seperti asosiasi lainnya, bola pantai, atau asosiasi bola wanita, sesuai aturan yang berlaku. Tugas kami adalah memastikan administrasi badan hukum tetap tertib dan memiliki dasar yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku," paparnya.