"Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi dibawah PSSI," jelasnya.

Andi juga menegaskan, pemblokiran akses SABH tersebut bersifat sementara. Kemenkum akan menindaklanjuti proses administrasi setelah KLB dilaksanakan dan PSSI menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai kepengurusan definitif FFI.

"Setelah KLB dilaksanakan dan kami menerima surat resmi dari PSSI mengenai kepengurusan definitif hasil kongres, proses administrasi badan hukum dapat kembali ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Lebih lanjut, Andi memastikan bahwa langkah Kemenkum bukan merupakan bentuk intervensi terhadap dinamika internal organisasi olahraga. Kemenkum tetap menghormati kewenangan PSSI dan mekanisme organisasi dalam menyelesaikan persoalan kepengurusan FFI.

"Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI, seperti asosiasi lainnya; bola pantai, atau asosiasi bola wanita, sesuai aturan yang berlaku. Tugas kami adalah memastikan administrasi badan hukum tetap tertib dan memiliki dasar yang jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.