NADIKABAR.COM — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan kementeriannya menyiapkan sistem baru pengangkatan notaris mulai 2027 dan mengakhiri mekanisme perebutan kuota (war) yang digunakan dalam proses penerimaan notaris.
"Kami mempersiapkan agar mekanisme war itu yang terakhir. Tahun 2027 untuk pengangkatan notaris, kami tidak akan menggunakan sistem war lagi," kata Supratman dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI dipantau daring di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan sistem pengangkatan notaris akan menggunakan mekanisme pendaftaran berdasarkan urutan penyelesaian persyaratan, termasuk tahun kelulusan dan penyelesaian tugas magang di kantor notaris.
Dengan sistem tersebut, calon notaris diharapkan dapat mengetahui perkiraan waktu pengangkatannya sehingga proses penerimaan lebih terencana dan memberikan kepastian bagi para calon notaris.
"Sehingga nanti ke depan, orang sudah bisa memastikan bahwa dia akan terangkat pada tahun berapa, pada bulan berapa, begitu proses penerimaan itu bisa kami jalankan," ujar dia.
Supratman mengatakan penerimaan notaris melalui sistem war yang berlangsung saat ini telah berakhir pada Kamis pukul 16.00 WIB.
Kemenkum, kata dia, masih mempersiapkan mekanisme baru untuk mengakomodasi sekitar 3.000 anggota luar biasa (ALB) notaris yang belum memperoleh pengangkatan.
Selain memperbaiki mekanisme pengangkatan, Kemenkum juga tengah mengembangkan sistem digitalisasi layanan kenotariatan melalui e-Notary yang ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026.
Digitalisasi tersebut akan mencakup berbagai proses yang berkaitan dengan tugas kenotariatan, termasuk pengelolaan minuta akta.
"Insya Allah nanti akhir Desember e-Notary juga sudah selesai, dan seluruh proses yang terkait dengan tugas-tugas kenotariatan bahkan untuk minuta akta nanti akan kami digitalisasi," kata dia.
Supratman berharap penerapan sistem pengangkatan notaris yang lebih terencana serta digitalisasi layanan kenotariatan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan memberikan kepastian bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya.
Kemenkum juga berencana meluncurkan sistem e-Notary tersebut dengan mengundang pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI.