NADIKABAR.COM — Kementerian Pariwisata melibatkan 38 kementerian/lembaga (K/L) dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027–2045 sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang terarah, terpadu, berkualitas, dan berkelanjutan.
Kolaborasi itu dilakukan melalui “Kick-off Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2027–2045” di Jakarta, Selasa (10/11), untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta mencapai visi Indonesia Emas 2045.
"Pariwisata merupakan sektor multisektor yang membutuhkan dukungan dan keterpaduan berbagai bidang pembangunan. Oleh karena itu, penyusunan RIPPARNAS memerlukan kontribusi, sinergi, dan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat saling mendukung," kata Sekretaris Pariwisata Bayu Aji dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Bayu menyampaikan RIPPARNAS memiliki peran strategis sebagai landasan dan pedoman pembangunan kepariwisataan nasional bagi pemerintah pusat maupun daerah, pihak swasta hingga pengelola destinasi.
Dokumen perencanaan jangka panjang ini diharapkan memastikan pembangunan pariwisata berlangsung secara terintegrasi dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
Bayu menilai pembangunan kepariwisataan berkaitan erat dengan berbagai sektor, mulai dari pengembangan destinasi, infrastruktur dan konektivitas, transportasi, lingkungan hidup, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, investasi, pemberdayaan masyarakat, hingga ekonomi kreatif.
Dalam kesempatan itu, Bayu juga menekankan pentingnya keselarasan RIPPARNAS dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Sehingga rencana itu juga menjadi acuan bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan di wilayah masing-masing.
“RIPPARNAS ini sangat dinantikan oleh pemerintah daerah sebagai panduan dalam merencanakan pembangunan kepariwisataan. Kami berharap dokumen ini nantinya dapat menjadi arah bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujar Bayu.
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Martini M. Paham menambahkan melalui kegiatan kick-off meeting, Kementerian Pariwisata mengajak seluruh kementerian/lembaga berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan penyusunan RIPPARNAS, termasuk memberikan masukan serta menyelaraskan program sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya pembangunan kepariwisataan nasional yang berkualitas, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadikan pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Martini.
