NADIKABAR.COM — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan perkembangan industri di kawasan Sub Wilayah Timur II yang meliputi Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat menunjukkan tren positif.
Ini ditandai dengan peningkatan nilai industri pengolahan lebih dari dua kali lipat sepanjang 2021–2025, dari Rp64,61 triliun menjadi Rp149,41 triliun.
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji dalam keterangan tertulisnya dikonfirmasi di Jakarta, Kamis menyampaikan bahwa pembangunan industri nasional tidak hanya diukur dari peningkatan investasi dan jumlah industri, tetapi juga dari kemampuan menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperluas kesempatan kerja, memperkuat pelaku usaha lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu capaian yang menonjol terlihat di Maluku Utara yang mencatat pertumbuhan industri pengolahan sebesar 62,64 persen pada 2025 atau tertinggi kedua secara nasional setelah Nusa Tenggara Barat.
Secara riil, industri manufaktur di kawasan ini tumbuh rata-rata 18,21 persen per tahun, jauh di atas pertumbuhan nasional sebesar 5,17 persen.
Selain Maluku Utara, Sulawesi Tenggara mencatat pertumbuhan industri sebesar 14,91 persen dan menempati peringkat kelima nasional. Selanjutnya, Sulawesi Utara tumbuh 9,97 persen di peringkat kesembilan, serta Papua Barat sebesar 9,04 persen di peringkat ke-11.
Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh pengembangan hilirisasi berbasis mineral dan pengolahan sumber daya alam di daerah.
Meski demikian, kontribusi industri keempat provinsi tersebut terhadap manufaktur nasional masih perlu diperbesar. Pada 2025, Maluku Utara memberikan kontribusi sebesar 1,01 persen, Papua Barat 0,59 persen, Sulawesi Utara 0,41 persen, dan Sulawesi Tenggara 0,38 persen.
Aktivitas industri juga masih terkonsentrasi di sejumlah wilayah, seperti Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan di Maluku Utara, Teluk Bintuni di Papua Barat, serta Konawe di Sulawesi Tenggara.
Sementara itu, Sulawesi Utara memiliki basis industri yang relatif lebih beragam melalui pengolahan komoditas agro dan perikanan, dengan Bitung sebagai salah satu simpul utamanya.
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy mengatakan pengembangan industri di wilayah timur perlu diarahkan pada peningkatan produksi sekaligus perluasan nilai tambah di daerah.
“Pengembangan industri di wilayah timur perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kegiatan produksi, tetapi juga pada perluasan nilai tambah di daerah. Potensi sumber daya alam, penguatan industri pengolahan, serta keterlibatan IKM, UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan pemasok lokal perlu saling terhubung agar manfaat industrialisasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujar Tri.
Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah menjadikan desa sebagai bagian dari ekosistem industri. Potensi komoditas lokal, seperti kelapa, dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah, mulai dari produk pangan, minyak kelapa, kerajinan berbahan sabut, hingga produk berbasis tempurung.
Pengembangan antardesa dengan spesialisasi produk yang saling melengkapi juga dapat membentuk klaster produksi yang terintegrasi.
Selain itu, penguatan keterlibatan pelaku usaha lokal dapat dilakukan melalui kemitraan antara industri kecil dan menengah (IKM) dengan industri besar.
Salah satu contoh kemitraan yang telah berjalan adalah kerja sama Kemenperin dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin Indonesia) yang membangun 36 kemitraan, melibatkan 32 IKM komponen otomotif dan 16 perusahaan tier-1.
Hingga Juni 2024, realisasi purchase order mencapai Rp110,45 miliar atau 105 persen dari target Rp105,19 miliar. Sebanyak 29 dari 32 IKM yang terlibat telah memperoleh pesanan.
