NADIKABAR.COM — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menginisiasi pembentukan Civil Society Organisations Working Group (CSO WG) sebagai wadah kolaborasi masyarakat sipil dalam mendukung implementasi Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) 2024–2030.
"Dukungan dari CSO itu menurut kami sangat penting untuk bisa mendukung RAN GPI sampai ke level akar rumput, di mana teman-teman CSO punya pengalaman yang jauh lebih banyak, punya best practices dan juga solusi dari isu-isu yang ada, terutama isu perubahan iklim," kata Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA Nani Dwi Wahyuni di Jakarta, Rabu.
Hal itu dikatakannya dalam acara "Launching Civil Society Organisations Working Group (CSO WG) untuk Mendukung Implementasi RAN GPI 2024–2030".
Ia mengatakan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) 2024-2030 menegaskan komitmen Indonesia untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dalam aksi perubahan iklim.
Inisiatif ini diprakarsai oleh KemenPPPA bersama Kementerian Lingkungan Hidup.
RAN-GPI merupakan panduan strategis untuk menjawab tantangan perubahan iklim dengan pendekatan yang responsif gender, sekaligus berkontribusi pada upaya global dalam mencapai masa depan yang adil dan berkelanjutan.
Dengan terbentuknya Civil Society Organisations Working Group ini, organisasi masyarakat sipil akan fokus bekerja di delapan wilayah, yakni Sumatera, Kalimantan, dan Jawa 1 yang meliputi Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Kemudian Jawa 2 meliputi DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur.
Selanjutnya Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara, serta Papua.
Program kerja akan menyasar pada perempuan, komunitas rentan, anak muda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan mitra advokasi.
Ia berharap lewat Civil Society Organisations Working Group ini, 50 organisasi peserta bisa saling bekerja sama, membagikan pengalaman mereka, dan memberi masukan solusi masalah.
"Kita mendorong teman-teman CSO itu juga bekerja bersama, nanti akan ada peer learning yang kita bisa harapkan terjadi di seluruh simpul, karena isu-isu lingkungan ternyata berbeda di setiap wilayah. Kami pantau juga masukan-masukan dari CSO untuk bisa menjadi rekomendasi kebijakan pemerintah di tingkat pusat," kata Nani Dwi Wahyuni.
Dalam Civil Society Organisations Working Group, KemenPPPA berperan sebagai pendamping, fasilitator, dan bersinergi dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat.
"Kami mendampingi, memfasilitasi pertemuannya, dan juga mendapatkan masukan-masukan dalam rangka bersinergi dengan pemerintah di pusat," katanya.
