NADIKABAR.COM — Sebanyak 50 organisasi masyarakat sipil dari delapan simpul wilayah di Indonesia berkolaborasi melalui Civil Society Organisations Working Group (CSO WG) untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam aksi iklim yang responsif gender.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Amurwani Dwi Lestariningsih dalam siaran pers Uni Eropa di Jakarta, Selasa, menekankan pentingnya memperkuat keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam upaya penanganan perubahan iklim, termasuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

"Perubahan iklim membawa dampak yang menjadi perhatian bersama, khususnya bagi perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Karena itu, penting untuk memastikan perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi serta mengambil peran dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim," katanya.

Inisiatif yang digagas KemenPPPA dengan dukungan Uni Eropa itu bertujuan mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) 2024–2030.