NADIKABAR.COM — Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan penyaluran bantuan bagi keluarga penyintas bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, terus berjalan secara bertahap dan kini telah mencapai tahap fase pendataan ke-10.
"Sekarang ini kita menyalurkan di data ke-10. Jadi datanya itu bertahap, data pertama sampai 10, dan yang sudah masuk ke kita itu data sampai ke-12," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang ditemui selepas pelantikan guru Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Jakarta, Kamis.
Meski belum menjelaskan secara rinci berapa besaran nilai bantuan dan sasaran penerima penyaluran ini, tetapi Mensos memastikan pemerintah pusat melalui kementerian-lembaga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat untuk memastikan penanganan korban bencana berjalan efektif.
"Setelah penyaluran pada data ke-10 ini rampung diproses (dengan target selesai akhir tahun ini), Kementerian Sosial akan langsung menindaklanjuti dengan data ke-11 dan ke-12," ucap Saifullah Yusuf.
Dia menilai langkah ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga terdampak secara bertahap berdasarkan hasil asesmen di lapangan.
Selain pemenuhan kebutuhan dasar, Mensos menegaskan dukungan dari pemerintah pusat juga mencakup penyediaan jaminan hidup hingga program pemberdayaan ekonomi bagi para penyintas bencana.
"Artinya, kita, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, mencoba untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga terdampak secara bertahap sesuai dengan hasil asesmen. Itu di luar sarana-prasarana ya, tapi untuk pemberdayaan ekonomi, jaminan hidup, dan lain-lain, itu terus kita lakukan sampai data ke-12," ucap Saifullah Yusuf.
Diketahui Kemensos per Maret 2026 sudah mulai menyalurkan tiga jenis dana bantuan adaptif kebencanaan senilai Rp878,6 miliar bagi masyarakat penyintas banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat.
Penyaluran bantuan tersebut berlangsung melibatkan para petugas PT. Pos Indonesia yang tersebar di tiga provinsi tersebut. Setidaknya ada 17 ribu keluarga yang menjadi penerima manfaat.Bantuan itu terdiri atas Bantuan Isian Hunian (BIH) senilai Rp3 juta dan Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE) senilai Rp5 juta bagi keluarga terdampak untuk membantu pemulihan kehidupan pascabencana.
Berdasarkan data yang telah diverifikasi pemerintah pusat dan daerah, tercatat sebanyak 67.886 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhak menerima bantuan BIH dan BSSE dengan total anggaran Rp543,08 miliar.
Selain itu pemerintah juga menyalurkan bantuan jaminan hidup kepada 248.588 individu terdampak dengan nilai Rp450 ribu per orang setiap bulan, selama tiga bulan dengan total anggaran Rp335,5 miliar..
Penyaluran bantuan adaptif yang diamanahkan kepada Kemensos berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah, diketahui oleh Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kepolisian Daerah setempat, dan disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Hal serupa juga dilakukan Kemensos untuk penyaluran bantuan adaptif kebencanaan sebelumnya di tiga provinsi tersebut pada klaster dana santunan korban meninggal dunia dan korban luka-luka total senilai Rp17 miliar, kemudian dukungan bantuan logistik pada masa tanggap darurat bencana senilai Rp117 miliar.
