Langkah ini juga dipadukan dengan keterbukaan fitur usul-sanggah publik, di mana seluruh masyarakat dapat mengakses dan mengoreksi data secara transparan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan, dia menambahkan bila semua keluarga terdata maka tidak menutup kemungkinan kuota bantuan sosial yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertambah karena jumlah penerima semakin solid. Kuota penerima manfaat bantuan sosial yang dikelola Kemensos saat ini masih terpatok pada angka 18,3 juta orang.
"Ini perubahan luar biasa, transformasi dari data yang tadinya tertutup atau berserakan di kementerian dan pemda menjadi terbuka dan ditunggalkan. Jika masih ada kendala teknis internet di lapangan, tim gabungan termasuk dari Komdigi terus bekerja membenahinya," katanya.
