Mensos menambahkan pemanfaatan data tunggal yang akurat ini akan membuat intervensi program antarinstansi berjalan lebih kolaboratif dan tidak tumpang tindih.
Pemerintah menargetkan pemutakhiran data ini dapat rampung pada akhir tahun, sehingga skema anggaran baru tersebut sudah dapat mulai diajukan pada tahun 2027 mendatang atas arahan Presiden Prabowo Subianto, guna memastikan ketepatan sasaran serta mewujudkan Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
"Begini, ya, bisa jadi Desil 1 tidak dibantu oleh pemerintah, karena dia bekerja di satu perusahaan, nah perusahaannya itu yang membayarkan kepada BPJS Kesehatan, karena itu bagian dari kewajiban perusahaan. Kalau kita hitung-hitung, semestinya Desil 1 sampai 4 itu kira-kira 140 juta. Nah, dari 1 sampai 4 itu sekitar 140 jutaan jiwa ya. Nah itu nanti bisa jadi, kita hanya 120 (juta), karena yang 20 jutanya dibantu oleh perusahaan di mana mereka bekerja. Nah ini yang sedang kita hitung terus. Demikian juga di Desil 5 sama 6, ada yang ditanggung oleh tempat mereka bekerja. Dan seterusnya seperti itu. Insya Allah dengan begitu, sehingga nanti semua kabupaten/kota sudah bisa UHC," kata Mensos Saifullah Yusuf.
