Kendati demikian, Saifullah menegaskan opsi lahan tersebut belum berstatus kesepakatan final dan masih harus melalui tahap pengecekan lapangan serta verifikasi kesesuaian administrasi oleh tim gabungan dari Kemensos, UI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum melangkah ke Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Ia menambahkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga memberikan dukungan sepanjang rencana pembangunan tersebut tidak melanggar regulasi yang berlaku.
Menurut Saifullah, pembangunan Sekolah Rakyat memiliki standar persyaratan yang ketat, mulai dari analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), kepastian bebas dari kawasan rawan bencana hingga kepatuhan tata ruang yang prosesnya memakan waktu sekitar enam bulan hingga satu tahun.
Menyikapi berbagai kritik dan masukan dari publik terkait rencana pemanfaatan lahan di sekitar UI tersebut, Saifullah menyampaikan apresiasi dan menjadikannya sebagai bahan diskusi bersama dalam proses verifikasi lapangan.
"Jadi kalau ada yang kritik, ya kita ucapkan terima kasih. Yang jelas, kami menolak kalau misalnya itu di hutan kota, ya Pak Pram, menolak. Saya juga menolak. UI juga menolak. Ya, saya juga menolak. Nanti kita luruskan bersama," kata dia.