"Pada prinsipnya, perintah Pak Presiden itu setiap kota/kabupaten minimal harus punya satu Sekolah Rakyat. Jadi, tidak usah khawatir. Kalau syarat-syaratnya sudah clear and clean, pasti akan dibangun," kata Agus Jabo.
Dalam pertemuan tersebut, Agus Jabo meminta Pemkab Barito Timur untuk segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar lahan bisa segera diusulkan. Sertifikat kepemilikan lahan harus definitif atas nama pemerintah daerah dan dipisahkan sesuai luas lahan yang akan digunakan.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme pemanfaatan lahan nantinya menggunakan skema pinjam pakai antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial, bukan hibah. Setelah Sekolah Rakyat berjalan stabil, aset tersebut akan dikembalikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
Mengenai standar luasan lahan yang ideal untuk fasilitas pendidikan terintegrasi tersebut, Agus Jabo memberikan rinciannya.
"Minimal lahannya 6,8 hektare. Kalau bisa 10 hektare tentu lebih baik karena ada faktor-faktor pendukung yang juga perlu disiapkan. Kalau memang 15 hektare memungkinkan, itu akan lebih bagus," jelasnya.
Pada kesempatan ini, Agus Jabo juga menyinggung terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen berskala nasional. Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pembangunan 200 sekolah setiap tahunnya.
Dari target tersebut, sebanyak 100 sekolah saat ini telah berhasil dibangun. Sementara itu, pembangunan tahap berikutnya tengah dipersiapkan dengan mempertimbangkan penyesuaian kapasitas siswa.
