NADIKABAR.COM — Kementerian Hak Asasi Manusia mengawal proses penegakan hukum dan memfasilitasi pemulihan medis bagi warga yang menjadi korban dalam insiden di Kabupaten Pidie, Aceh, pada 4 November 2026.

Hal tersebut sebagai upaya memastikan pemenuhan hak korban sekaligus menjaga keberlanjutan perdamaian di wilayah tersebut.

Menteri HAM Natalius Pigai dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Selasa, mengatakan Kementerian HAM telah menyampaikan kecaman terhadap insiden tersebut sejak 5 November 2026.

Menurut ia, penanganan peristiwa itu perlu dilakukan secara serius karena berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dan negara serta keberlangsungan proses perdamaian di Aceh.

Pigai mengungkapkan latar belakang dirinya yang berasal dari Papua membuatnya memiliki perhatian terhadap dinamika keamanan dan upaya menjaga perdamaian di daerah yang memiliki pengalaman konflik.