Di Kota Semarang, alokasi BSPS meningkat dari 700 unit pada tahun 2025 menjadi 1.369 unit pada tahun 2026. Peningkatan alokasi tersebut menjadi dukungan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
Dari total alokasi tahun 2026, seluruh dana telah dicairkan, sementara realisasi fisik telah mencapai 1.067 unit dan sebanyak 891 unit telah menyampaikan LPD. Masih terdapat sekitar 1.300 warga yang belum memiliki rumah sehingga pemerintah daerah mengusulkan dukungan pembangunan rumah susun.
Adapun Kota Cirebon memperoleh alokasi sebanyak 673 unit pada tahun 2026, meningkat dari 49 unit pada tahun sebelumnya yang telah terealisasi seluruhnya. Hingga saat ini, sebanyak 240 unit telah terealisasi secara fisik dan seluruhnya telah dilaporkan melalui LPD.
Menanggapi progres tersebut, Direktur Jenderal Permukiman Fitrah Nur menekankan pentingnya penyelesaian pelaporan penggunaan dana agar berjalan beriringan dengan progres pembangunan fisik. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat membantu menyosialisasikan kewajiban pelaporan kepada kepala desa agar proses pemantauan di tingkat masyarakat berjalan lebih optimal.
Fitrah juga menegaskan pentingnya penyelesaian seluruh indikator pelaksanaan BSPS, mulai dari pencairan anggaran, penyelesaian fisik, hingga pelaporan penggunaan dana. Ia meminta agar daerah yang belum menyelesaikan pelaporan segera menuntaskan kewajibannya.