NADIKABAR.COM — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turut mendukung penanganan darurat bencana tanah longsor yang terjadi di Jalan Langgar II Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmen Kementerian PU dalam mendukung penanganan bencana serta pemulihan infrastruktur terdampak.
“Kementerian PU terus berkomitmen dalam penanganan pascabencana, bukan hanya menangani, tetapi juga berkomitmen agar bencana yang sama tidak terulang lagi di masa mendatang,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Penanganan dilakukan melalui koordinasi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengantisipasi dampak longsor serta mencegah terjadinya longsor susulan.
Langkah tanggap darurat juga dilakukan guna menjaga keselamatan masyarakat dan meminimalkan gangguan terhadap aktivitas warga di sekitar lokasi kejadian.
Sementara itu Plt. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Ahmad Victor Samodra menyampaikan di Jalan Langgar II, Pejaten Timur, longsor terjadi pada tebing di sisi Saluran Penghubung (PHB) Poltangan.
“Berdasarkan laporan awal, kejadian dipengaruhi tingginya curah hujan, kondisi tanah yang jenuh air, serta pergerakan tanah yang menyebabkan robohnya tanggul penahan tanah. Kerusakan tanggul tercatat sepanjang sekitar 5 meter dengan tinggi 6 meter,” kata Ahmad Victor Samodra.
Material longsoran menutup sebagian aliran Saluran PHB Poltangan sehingga menyebabkan penyempitan aliran atau bottleneck. Kondisi tersebut mengakibatkan aliran air dari hulu meluap menuju permukiman warga yang berada pada elevasi lebih rendah. Selain itu, terdapat potensi longsor lanjutan dan kerusakan akses jalan warga.
Sebagai penanganan darurat, pemasangan terpal telah dilakukan oleh Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan untuk melindungi area longsoran. Sementara untuk penanganan jangka panjang, perlu dilakukan penataan kawasan di sepanjang Saluran PHB Poltangan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingat saluran tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah.
BBWS Ciliwung Cisadane juga telah memobilisasi material berupa sandbag ke lokasi dan menyiapkan rencana perlindungan sementara pada kaki tebing menggunakan cerucuk dan sandbag, dengan mempertimbangkan akses serta kondisi lapangan.
Kementerian PU melalui BBWS Ciliwung Cisadane terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung langkah penanganan darurat sesuai kebutuhan di lapangan. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko longsor susulan, menjaga fungsi infrastruktur sumber daya air, serta memastikan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi terdampak.
