"Koordinasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan terkait bentuk penanganan, lokasi pekerjaan, serta penyiapan lahan untuk tempat pembuangan (disposal) material hasil galian normalisasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya," ujar Asyari.
Penanganan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan infrastruktur sumber daya air dan pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Pidie Jaya, khususnya selama masa transisi darurat yang berlangsung hingga 31 Desember 2026.
Kementerian PU berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait agar penanganan darurat dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terukur, sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman banjir susulan.
