NADIKABAR.COM — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah memfasilitasi lebih dari 14.000 pengusaha mikro di 19 provinsi melalui penyediaan layanan legalitas, sertifikasi, bantuan hukum, hingga akses permodalan sepanjang 2025–2026.
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan fasilitasi tersebut dilakukan melalui Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang bertujuan mendekatkan layanan pemberdayaan kepada pengusaha mikro di berbagai daerah.
"Festival ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mendekatkan berbagai layanan dan fasilitas pengembangan usaha kepada masyarakat," kata Helvi dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan terdapat sekitar 25 jenis layanan yang diberikan melalui festival tersebut, mencakup pengurusan legalitas dan standardisasi usaha, sertifikasi produk, bantuan hukum, serta fasilitasi permodalan.
Menurut Helvi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mendorong pengusaha mikro beralih dari sektor informal ke formal sehingga memiliki peluang lebih luas untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing.
Kementerian UMKM menjadwalkan penyelenggaraan festival serupa di sejumlah provinsi lainnya hingga akhir 2026.
Selain melalui kegiatan langsung, pendampingan legalitas dan sertifikasi usaha juga dapat diakses secara daring melalui platform SAPA UMKM.
Dalam festival di Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (11/11), sebanyak 1.000 peserta mengikuti berbagai layanan dan konsultasi yang melibatkan kementerian/lembaga serta mitra terkait.
Sejumlah pengusaha mikro juga menerima Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, Sertifikat Merek, SPP-IRT, izin edar BPOM, hingga fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan modal usaha.
Helvi berharap pemerintah daerah melanjutkan pendampingan setelah festival berakhir agar layanan yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan pengusaha mikro dan membantu mereka mengembangkan usaha.
