β€œAnak-anak merasa bahwa dirinya tidak aman atau belum aman ketika berada di media sosial. Anak-anak merasa media sosial bisa lebih baik lagi karena mereka juga perlu mendapatkan informasi-informasi. Dan anak-anak merasa literasi yang dijalankan harus lebih banyak lagi,” tutur Meutya.

Maka dari itu, para perusahaan teknologi terutama yang menghadirkan layanan di Indonesia harus menghadirkan literasi digital untuk membekali generasi muda itu pemahaman yang tepat bagaimana menciptakan ruang digital yang aman dan produktif.

Selain mendorong tanggung jawab perusahaan teknologi, Meutya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP TUNAS.

Menurutnya, regulasi tersebut membutuhkan dukungan gerakan masyarakat agar perlindungan anak dapat berjalan efektif.

β€œRegulasi PP TUNAS perlu didukung oleh gerakan masyarakat karena anak-anak adalah kelompok rentan yang harus dilindungi,” ungkap Meutya.

Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi berpendapat untuk mendukung terciptanya ruang digital aman bagi anak sebagai kelompok rentan maka kementeriannya bakal menguatkan kolaborasi bersama Kemkomdigi memperluas gerakan pencegahan kekerasan terhadap anak hingga tingkat akar rumput.

Upaya tersebut tidak hanya menyasar kekerasan yang dialami anak, tetapi juga mencegah anak menjadi pelaku kekerasan.