Surat tersebut meminta agar pengelola sistem melakukan penguatan pengamanan, peningkatan pemantauan aktivitas jaringan, pemeriksaan kerentanan, serta kesiapan koordinasi dan penanganan insiden keamanan siber.
Informasi dugaan ancaman serangan sebelumnya beredar lewat sosial media yang disebut sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Dalam Security Advisory BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia disampaikan bahwa keaslian ancaman maupun kemampuan pelaku belum terverifikasi.
Meski demikian, langkah antisipatif tetap diperlukan mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi.
Ada sejumlah potensi ancaman yang perlu diwaspadai mulai dari serangan Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat mengganggu akses layanan, perubahan tampilan situs (defacement), eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, serta phishing dan penyebaran informasi palsu.
