NADIKABAR.COM — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan terbuka menerima kritik dan masukan masyarakat mengenai tata kelola ruang digital, termasuk pelaksanaan pemblokiran akses ke konten di platform digital.

Menanggapi informasi mengenai pemutusan akses ke sekitar 94 konten digital dalam delapan bulan yang dinilai bermasalah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya mempersilakan pihak-pihak yang berkeberatan untuk menyampaikan data dan perincian masalahnya ke kementerian.

"Pemerintah bukan dalam posisi harus berdebat dengan masyarakat. Tugas kami adalah mendengar, menerima masukan, memeriksa setiap temuan, dan menindaklanjutinya secara konkret," kata Fifi dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis.

Fifi menjelaskan bahwa selama ini proses pemutusan akses ke konten digital dilakukan melalui tahapan verifikasi dengan melibatkan instansi penegak hukum.

Dalam hal ini, pemerintah juga membuka ruang untuk melakukan penelaahan ulang apabila ada pengajuan keberatan atau temuan baru.