NADIKABAR.COM — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam kecelakaan besar di Fujairah, Uni Emirat Arab (UEA), yang menewaskan 14 orang dan melukai 30 lainnya, termasuk warga negara asing (WNA).
Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Dubai telah berkoordinasi dengan pihak otoritas setempat terkait kecelakaan yang terjadi pada Rabu (11/11) malam waktu setempat tersebut.
“Dapat dikonfirmasi bahwa tidak ada WNI yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut,” ujar Heni saat merespons pertanyaan ANTARA melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Heni menambahkan bahwa berdasarkan informasi dari otoritas UEA, WNA yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut berasal dari Brasil, India, Mesir, Oman, Pakistan, dan Yordania.
Kepolisian Fujairah pada Kamis merilis kronologi kecelakaan yang terjadi di Jalan Sheikh Khalifa bin Zayed, dekat gerbang masuk Emirat Fujairah, pada Rabu malam menjelang Kamis dini hari, menurut laporan kantor berita WAM.
Menurut kepolisian, kecelakaan bermula ketika sebuah truk kehilangan kendali dan menabrak sebuah kendaraan. Truk tersebut kemudian terbalik dan menghantam sejumlah kendaraan lain yang melambat atau berhenti akibat kepadatan lalu lintas.
Tabrakan tersebut menyebabkan truk terbakar. Api kemudian dengan cepat merambat ke kendaraan-kendaraan lain yang tertabrak.
Peristiwa tersebut turut menyebabkan tingginya jumlah korban jiwa dalam kecelakaan itu.
Kepolisian Fujairah menyebutkan bahwa korban tewas yang telah teridentifikasi merupakan warga negara UEA, sementara proses identifikasi korban lainnya masih berlangsung melalui pemeriksaan DNA.
Pihak kepolisian juga mencatat bahwa 15 korban luka telah diperbolehkan meninggalkan rumah sakit, sedangkan 15 lainnya masih menjalani perawatan medis.
Kepolisian Fujairah memastikan bahwa otoritas terkait terus melakukan prosedur hukum dan teknis untuk menangani kecelakaan tersebut. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat setempat untuk memantau informasi melalui saluran resmi dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
