NADIKABAR.COM — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) merupakan bagian dari upaya bangsa Indonesia mendukung Palestina, khususnya pemulihan Jalur Gaza.
“Langkah yang dilakukan Indonesia dalam hal ini konsisten, yaitu kita melakukan upaya tersebut sebagai bentuk ikhtiar untuk mendukung Palestina,” kata Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela ditemui seusai taklimat media di Jakarta, Kamis.
Hal tersebut disampaikan Nabyl untuk menanggapi penilaian yang disampaikan Amnesty International Indonesia bahwa keputusan RI bergabung ke BoP merupakan langkah keliru.
Jubir Kemlu berkata Indonesia hendak memanfaatkan semua jalur untuk mendukung Palestina, termasuk bergabung ke Dewan Perdamaian, dengan harapan badan tersebut dapat menjadi wahana mewujudkan solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina.
Keterlibatan dalam organisasi tersebut juga merupakan strategi Indonesia mengawal agenda Dewan Perdamaian agar pemulihan Gaza dan kemerdekaan Palestina dapat berjalan sesuai aspirasi masyarakat Palestina dan komunitas internasional.
Adapun saat ditanya soal pembahasan terbaru terkait kegiatan BoP saat ini, Nabyl menyebut bahwa Indonesia masih “menangguhkan” pembahasan dalam bentuk apapun di organisasi tersebut.
Indonesia juga memerhatikan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah sebelum memutuskan tindak lanjut di Dewan Perdamaian, tambahnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai Indonesia masih memiliki kesempatan untuk keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian.
Pernyataan tersebut disampaikan Usman pada Rabu (21/10) setelah acara bertema “Mendukung perlawanan orang Palestina di tengah genosida” bersama Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Francesca Albanese, di Jakarta.
Menurut dia, pembentukan dewan tersebut sejak awal merupakan langkah yang keliru.
“Kami setuju bahwa sedari awal Board of Peace adalah kesalahan. Sedari awal itu seharusnya tidak terjadi,” kata Usman.
Usman menilai Dewan Perdamaian saat ini dikendalikan oleh Amerika Serikat, yang ia pandang justru sepenuhnya mendukung Israel dan operasi militer mereka yang menewaskan begitu banyak warga sipil Palestina, termasuk di Gaza.
