Terlebih, tak sedikit laki-laki WNA membawa kesan memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik, kata Heni.
Direktur di Kemlu RI itu juga mencatat adanya persepsi yang keliru bahwa perkawinan dengan WNA pada kasus-kasus pengantin pesanan hanya bersifat informal, seperti nikah siri, padahal perkawinan yang dilakukan bersifat resmi di negara tujuan.
“Hal tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak,” ujar dia.
Karena kurangnya pemahaman tersebut, para WNI yang kemudian ingin mengakhiri perkawinan pun tidak bisa dengan mudah melakukan perceraian karena harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara tujuan.
