NADIKABAR.COM — Presiden RI Prabowo Subianto memberikan waktu sepekan kepada partai koalisi untuk mendiskusikan calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Secara aturan, Prabowo wajib menyerahkan dua nama cawapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat pada 25 November atau 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna pada 9 Desember 2026.
Partai anggota Koalisi Indonesia Maju selain Gerindra yang dulu mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 sepakat tidak mengajukan kader mereka. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan mereka telah bersepakat dua nama cawapres itu berasal dari Gerindra.
"Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat [wapres] dari Gerindra," ujar Zulhas dalam video yang diterima NadiKabar.com, Minggu (15/11).
Belakangan, tiga kandidat kuat mencuat ke publik. Ketiganya, merupakan elite Partai Gerindra. Mereka adalah Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Menko PMK yang juga Sekjen Gerindra Sugiono, dan Ketua MPR sekaligus eks Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro berpendapat fenomena partai politik yang terkesan 'ogah' menduduki kursi cawapres ini tak bisa lepas dari angka kepuasan publik terhadap pemerintah yang tengah menunjukkan tren menurun.
Partai-partai koalisi masih berhitung dampak elektoral jika memperjuangkan dan menduduki kursi wapres di tengah approval rating yang menurun.
Pun, Agung mengingatkan risiko yang dihadapi Gerindra jika mengisi kursi wapres namun tak mampu menyelesaikan keresahan akar rumput, utamanya soal ekonomi.