NADIKABAR.COM — Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengungkap alasan tidak memanggil Michael Sianipar terlebih dahulu sebelum menerbitkan surat keputusan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketum FFI Vivin Cahyani.
Penjelasan tersebut disampaikan Yunus saat menjawab pertanyaan awak media dalam konferensi pers di Sekretariat PSSI Pers, GBK Arena, Jakarta, Kamis (19/11). Menurutnya, justru pihak pengurus FFI yang seharusnya proaktif mendatangi PSSI untuk berkonsultasi ketika polemik internal mulai mencuat.
"Maka mengapa dengan keadaan kisruh seperti ini ketua umum Federasi Futsal Indonesia sebelumnya tidak datang ke saya, kalaupun tidak datang kepada ketua umum, untuk berkonsultasi? Apakah saya atau ketua umum yang datang ke saudara ketua umum federasi untuk menanyakan hal itu dan atau meminta klarifikasi? Harusnya ketua umum federasi datang ke saya," ujar Yunus.
"Pada 2025, ketika kita PSSI memberikan dukungan yang begitu besar dari anggaran Kemenpora termasuk dari PSSI, begitu besar memberikan dukungan terhadap semua program-program sehingga prestasi yang didapatkan begitu bagus, ketua umum selalu melakukan komunikasi dengan kami," tambah Yunus.
Yunus mengaku heran karena komunikasi yang sebelumnya terjalin lancar mendadak terputus saat konflik internal FFI memanas. Alih-alih menghubungi jajaran PSSI, pengurus FFI sebelumnya justru melayangkan laporan terhadap Erick Thohir dan Yunus Nusi selaku Ketum dan Sekjen PSSI ke Komite Etik.
"Tetapi ketika ada kisruh seperti ini, ketua umum federasi tidak pernah telepon saya atau chat saya pun tidak selama kisruh itu terjadi. Padahal sebelumnya selalu ada komunikasi yang dilakukan. Nah, itulah juga kita bertanya-tanya, 'Lho, mengapa ketua umum federasi bahkan, mohon maaf, melawan?' Melaporkan ketua umum dan sekretaris jenderal PSSI kepada Komite Etik," tutur Yunus.
Di sisi lain, Yunus juga menyoroti ketidakhadiran Michael selama dua tahun terakhir karena menempuh pendidikan di luar negeri, meski PSSI sebelumnya memberikan kebebasan atas hak pribadi tersebut.
Menurutnya, absennya pimpinan tertinggi dalam waktu lama memicu protes dari para anggota hingga memunculkan desakan Kongres Luar Biasa (KLB).
"Saya sih secara pribadi, seharusnya itu harus melakukan pergantian kepemimpinan atau ketua umum bila rela selama dua tahun di sana dan ikhlas untuk memberikan jabatan kepada ketua umum berikutnya, layaknya harus menyelenggarakan Kongres Luar Biasa karena berhalangan tetap," ucap Yunus.
Selain persoalan tersebut, PSSI menilai FFI kepengurusan Michael melanggar statuta PSSI. Sebab, Michael memecat sekretaris jenderal tanpa persetujuan Erick Thohir selaku Ketum PSSI.
Kondisi ini juga diperkuat dengan mundurnya lima anggota Komite Eksekutif (Exco) FFI dan masuknya 48 surat permohonan KLB dari lebih dua pertiga anggota yang membuat PSSI mengambil alih federasi.