NADIKABAR.COM โ€” Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Telanai Pura Pematang Sulur 1 Kota Jambi untuk memastikan keamanan pangan serta akuntabilitas penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis.

"Jadi tugas kita adalah kalau tidak tahu diberi tahu, kalau lupa diingatkan. Ini fokus paling utama. Sebelum bicara misi adalah kita bicara terkait keamanan pangan, tidak boleh lagi ada orang sakit perut karena makanan," kata dia di lokasi sidak di Jambi, Jumat dini hari.

Sidak tersebut juga memastikan ketertiban dalam penerapan standar operasional prosedur di SPPG.

Ia menjelaskan sidak tidak mungkin dilakukan ke seluruh dapur di Indonesia, sehingga BGN membangun mekanisme pengawasan yang terstruktur.

Pengawasan tersebut diperkuat dengan penambahan tim, kehadiran pengawas koki berpengalaman yang menjadi koordinator di setiap SPPG, pelatihan, serta tim asistensi yang mendatangi dapur-dapur.

Dia menjelaskan fokus utama sebelum membahas gizi, yakni keamanan pangan supaya tidak ada lagi masyarakat yang mengalami sakit perut akibat makanan yang dikonsumsi.

Berdasarkan evaluasi kasus yang ada, sejumlah kendala dipicu oleh SOP yang belum dijalankan dengan benar, mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyimpanan.

โ€‹"Misalnya pemilihan bahan bakunya, misalnya beli ayam, ayamnya belinya yang katakanlah karena ingin harga murah misalnya ayamnya ternyata sudah kondisinya enggak bagus. Atau ayamnya sudah dibeli, sudah diproses, tapi penyimpanannya enggak benar. Yang harusnya ditaruh di freezer (pendingin), ditaruh di ruang terbuka sehingga kondisinya rusak dan lain sebagainya," katanya.

Saat ini, BGN memfokuskan pembenahan tiga hal utama, yakni penguatan fungsi pengawasan, termasuk memperketat sertifikasi higiene dan sanitasi sehingga dapur yang belum memenuhi syarat tidak boleh beroperasi, peningkatan fungsi aduan, termasuk terkait dengan relasi mitra dan yayasan pengelola dapur, serta penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Ia menyebut dalam survei, mayoritas masyarakat mendukung program MBG, namun masih ada kelompok yang kurang atau tidak setuju, salah satunya dipicu isu akuntabilitas, rekam jejak korupsi, pengadaan yang kurang jelas, serta transparansi pelaporan anggaran negara.

โ€‹Untuk itu, sekarang setiap dapur diwajibkan menyusun laporan penggunaan dana harian (LPDH) agar penggunaan dana terpantau secara rinci dan transparan.

Keterlambatan top up (pengisian) dana di sejumlah dapur, katanya, terjadi karena LPDH belum dikirimkan atau ditemukan anomali, seperti anggaran yang seharusnya cukup untuk 10 hari tetapi habis dalam tujuh hari.

Kewajiban administrasi dan pelaporan ini membuat kepala dapur maupun akuntan menjadi lebih repot.

Namun, hal tersebut tuntutan masyarakat sekaligus kewajiban yang juga sejalan dengan masukan lembaga auditor, seperti BPKP dan BPK, serta aparat penegak hukum.

โ€‹"Keputusan apapun yang saya ambil ini itu bukan kemudian saya duduk menerawang terus kemudian saya putuskan ini saja, enggak. Jadi itu juga adalah bagian juga dari masukan beberapa, termasuk masukan dari KPK, kejaksaan, kemudian dari kepolisian, APH, aparat penegak hukum, termasuk dari lembaga-lembaga auditor kita, BPKP maupun BPK," katanya.

Mitra SPPG Telanai Pura Pematang Sulur 1 Novellia Dewi menegaskan pihaknya tidak kaget dengan aturan yang berlaku dalam uji nasional.

Ia menegaskan komitmen mengikuti ketentuan yang berlaku demi menyukseskan misi nasional.

Terkait penyesuaian operasional yang kembali ke angka Rp3 ribu, dia mengaku, telah menghadapinya sejak awal.

Sebagai yayasan yang berada di bawah naungan BGN, ia menilai, kepatuhan pada aturan tersebut hal yang wajib dijalankan.

"Kami tidak kaget (terkejut) dengan aturan yang berlaku di Badan Gizi Nasional, dan kami berkomitmen mengikuti apapun itu, juknis (petunjuk teknis) dari BGN," kata dia.