NADIKABAR.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menekankan pentingnya penguatan kapasitas BNPP RI sebagai coordinating agency yang mampu mengoordinasikan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan perbatasan.
“Saya juga harus objektif untuk menyampaikan hal-hal yang menurut saya masih belum berjalan secara maksimal. Di antaranya adalah belum mampunya BNPP untuk menjadi coordinating agency yang bisa mengoordinasikan semua stakeholder, kementerian/lembaga, dalam rangka untuk membangun daerah perbatasan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikan Tito dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 BNPP RI dan mengajak menjadikan hal itu sebagai momentum evaluasi terhadap capaian sekaligus penguatan peran BNPP RI dalam mengoordinasikan pembangunan kawasan perbatasan.
Menurut Tito, penguatan tersebut mencakup kemampuan menyusun program, mengoordinasikan dukungan anggaran, serta memastikan pembangunan kawasan perbatasan tidak berjalan secara sektoral.
Selain itu, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program kementerian/lembaga di kawasan perbatasan perlu dilakukan secara lebih optimal. Langkah tersebut penting untuk memastikan berbagai program pembangunan berjalan terpadu dan sesuai dengan kebutuhan kawasan perbatasan.
Tito menegaskan pembangunan kawasan perbatasan perlu diarahkan tidak hanya dari perspektif pengelolaan batas negara, tetapi juga sebagai bagian dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, dan pertahanan negara.
“Kita ingin menjadikan daerah perbatasan sebagai bukan backyard (halaman belakang), tapi menjadi front yard (halaman depan) dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, yang akan berimplikasi kepada sistem pertahanan negara di garis perbatasan,” kata Tito.
