Maruli menjelaskan penyelesaian persoalan batas negara membutuhkan verifikasi lapangan dan keterlibatan sejumlah kementerian serta lembaga sesuai kewenangannya. Karena itu, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan setiap persoalan dapat ditangani secara tepat.
Terkait operasionalisasi PLBN Sebatik, Maruli mengatakan proses tersebut masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut. Ia berharap kebijakan Presiden dapat mempermudah koordinasi antarkementerian sehingga proses operasionalisasi PLBN Sebatik bisa segera diselesaikan.
"Dengan adanya kebijakan Presiden ini, koordinasi kementerian mudah-mudahan menjadi lebih mudah sehingga bisa lebih cepat proses operasional PLBN Sebatik," pungkasnya.
Melalui peninjauan ini, BNPPDT mendorong identifikasi dan penanganan persoalan perbatasan agar penguatan pengelolaan batas negara berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai tambahan, peninjauan tersebut turut didampingi oleh Plh. Sekretaris sekaligus Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPPDT Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Mayjen TNI Edi Nurhabad, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Darat Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, serta Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Gutmen Nainggolan.
