Pasalnya, Majelis hakim menilai terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua, yakni pasal 9 ayat 1 huruf e jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Lampiran I Nomor 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
"Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum," terang majelis hakim.
Majelis hakim menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama serta dakwaan ketiga pertama dan kedua.