"Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat," tambah hakim.
Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum.
Merespons putusan majelis hakim ini, baik Anita melalui tim kuasa hukumnya maupun pihak JPU menyatakan pikir-pikir.
Putusan terhadap Anita ini sendiri cuma separuh dari yang dituntutkan oleh JPU pada sidang tuntutan pertengahan Oktober 2026 lalu. JPU sebelumnya menuntut Anita pidana penjara selama 10 tahun dalam dugaan kasus kekerasan dan penelantaran anak.
Jaksa menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 71 juncto Pasal 62 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 9 ayat (1) huruf e juncto Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, serta Pasal 77B juncto Pasal 76B tentang penelantaran anak, Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C tentang kekerasan anak, atau Pasal 77 juncto Pasal 76A UU Perlindungan Anak tentang diskriminasi anak.
Jaksa juga menuntut Anita membayar denda sebesar Rp800 juta. Denda tersebut harus dilunasi dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan kemungkinan perpanjangan paling lama satu bulan.
Dalam tuntutannya, jaksa turut meminta terdakwa membayar restitusi atau ganti rugi terhadap 83 anak korban senilai Rp425.055.436,60 dari total Rp2.125.127.183 berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).