Meski capaian tersebut patut diapresiasi, Rizwi menekankan bahwa keberhasilan pengalihan hak harus dilanjutkan dengan pengelolaan BUMD yang profesional, transparan, dan akuntabel, terutama dalam hal pencatatan akuntansi, pelaporan, audit, transparansi data lifting dan biaya operasi, serta mitigasi risiko usaha.

Di samping isu PI 10 persen, Rizwi turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal implementasi Domestic Market Obligation (DMO) guna menjamin pasokan energi domestik dan memperkuat peran rantai pasok BUMD di daerah.