"Jadi kalau ada yang kaget, tidak setuju, atau mengkritik, bagi saya itu sangat wajar. Saya menghargai semua pandangan tersebut. Justru dalam demokrasi, kita membutuhkan ruang untuk mendiskusikan gagasan baru, termasuk gagasan yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya," sebutnya.

"Saya juga ingin menegaskan bahwa ini bukan usulan untuk diterapkan sekarang. Sistem ketatanegaraan kita sudah diatur dalam konstitusi. Kalau suatu saat ada pemikiran untuk mengubahnya, tentu harus melalui kajian yang sangat serius, proses konstitusional, dan kesepakatan kebangsaan yang luas. Jadi tidak perlu dikaitkan dengan kepentingan politik sesaat," tambah Sultan.

Sultan menegaskan tidak sedang mencari sensasi dan tidak ada pemikiran ke kepentingan politik tertentu. Sebagai bagian dari salah satu pemimpin yang dipercaya menjabat lembaga negara, khususnya membawa aspirasi daerah, Sultan merasa punya tanggung jawab moral untuk ikut menyumbangkan pemikiran bagi masa depan Indonesia.

"Boleh jadi gagasan saya belum sempurna. Boleh jadi ada kekurangan. Karena itu saya terbuka untuk menerima masukan, kritik, dan pemikiran yang lebih baik. Yang ingin saya dorong sebenarnya sederhana: bagaimana Indonesia ke depan semakin kuat, pemerintahannya semakin efektif, hubungan pusat dan daerah semakin baik, dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia merasa memiliki kesempatan, harapan, serta masa depan yang sama dalam republik ini. Bagi saya, itulah yang jauh lebih penting daripada perdebatan tentang jumlah Wakil Presiden," imbuhnya.