“Saya juga ingin menegaskan bahwa ini bukan usulan untuk diterapkan sekarang. Sistem ketatanegaraan kita sudah diatur dalam konstitusi. Kalau suatu saat ada pemikiran untuk mengubahnya, tentu harus melalui kajian yang sangat serius, proses konstitusional, dan kesepakatan kebangsaan yang luas," kata Sultan.
Untuk itu, dia meminta gagasan tersebut tidak dikaitkan dengan kepentingan politik sesaat dan menegaskan bahwa dirinya tidak sedang mencari sensasi.
Sebagai bagian dari generasi yang saat ini dipercaya memimpin salah satu lembaga negara, khususnya lembaga yang membawa aspirasi daerah, Sultan mengatakan dirinya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyumbangkan pemikiran bagi masa depan republik.
"Boleh jadi gagasan saya belum sempurna. Boleh jadi ada kekurangan. Karena itu saya terbuka untuk menerima masukan, kritik, dan pemikiran yang lebih baik," katanya.
Sultan mengatakan tujuan utama pemikiran tersebut adalah bagaimana Indonesia ke depan semakin kuat, pemerintahan semakin efektif, hubungan pusat dan daerah semakin baik, serta masyarakat di seluruh wilayah Indonesia merasa memiliki kesempatan, harapan, dan masa depan yang sama dalam republik.
"Bagi saya, itulah yang jauh lebih penting daripada perdebatan tentang jumlah wakil presiden," ujar Sultan.