Menurut Prabowo, tambahan anggaran tersebut bersumber dari penghematan belanja barang dan jasa pemerintah yang selama ini dinilai belum efisien. Kepala Negara menyebut belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sekitar Rp 1.200 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen atau setara Rp 400 triliun diperkirakan dapat dihemat melalui pembenahan pengadaan barang dan jasa yang selama ini rawan penggelembungan harga.

"Dari Rp1.200 triliun, diperkirakan 30 persen hangus karena mark up, penggelembungan, alias korupsi," ujarnya.