NADIKABAR.COM — Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan demokrasi dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Sebab, keduanya menyangkut kehidupan banyak orang, baik saat ini maupun pada masa mendatang.
"Hari ini kita berkumpul, judul berkumpulnya itu adalah Green Democracy Day. Peringatan satu tahun Hari Demokrasi Hijau. Jadi, asal muasal Green Democracy itu sebagai sebuah ide, gagasan, kemudian makin lama makin berubah menjadi paradigma," kata Sultan dalam acara Perayaan Hari Green Democracy 2026 di kawasan Hutan Lindung Angke Kapuk, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dia menilai demokrasi hijau sangat penting untuk mendukung kehidupan pada masa mendatang. Sebab, konsep tersebut mampu menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan aspek lingkungan.
"Politik kita harus berbiaya murah, demokrasi kita harus sejuk, kemudian praktik-praktik yang mungkin dulu selama ini tidak baik, kita harus ubah menjadi lebih baik. Tapi, yang paling penting dari sisi lain adalah demokrasi hijau memastikan bahwa kita butuh pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
"Jadi, pada saat yang sama, kita juga harus memastikan bahwa ekologi atau ekosistem atau lingkungan kita itu terjaga dengan baik. Makanya, kenapa taglinenya itu hari ini menanam sekarang, memanen kemudian," sambungnya.
Sultan mengatakan Green Democracy tidak boleh hanya berhenti sebagai sebuah gagasan. Namun, konsep tersebut harus mampu menghadirkan dampak positif bagi masyarakat luas.
"Green Democracy yang tadinya ide, gagasan berubah menjadi paradigma dan kita harus ubah dan dorong terus menjadi movement, menjadi gerakan. Saya bisa membayangkan kalau seluruh anak-anak Indonesia, apalagi yang mungkin masih muda, punya rasa memiliki terhadap lingkungannya, punya kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap komunitasnya, terhadap daerahnya, bahkan skala yang lebih besar terhadap bangsanya, bahkan secara global terhadap dunia. Itu sesuatu yang baik," ungkapnya.
Sultan menjelaskan DPD RI sendiri telah melahirkan berbagai produk legislasi yang berpihak pada demokrasi dan lingkungan, seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Kepulauan, dan RUU Perubahan Iklim.
"Ada RUU Perubahan Iklim yang kami ajukan, ada RUU Masyarakat Adat yang kami ajukan, ada RUU Kepulauan yang kita terus kawal, dan itu semuanya pro-green. Jadi, saya mau sampaikan bahwa kerja-kerja kelembagaan kami betul-betul pro-green," tutupnya.
Sebagai informasi, dalam acara Perayaan Hari Green Democracy 2026, Sultan bersama sejumlah anggota DPD RI dan tamu undangan lainnya turut melakukan penanaman 10 ribu bibit pohon mangrove di kawasan tersebut. Aksi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah abrasi akibat gelombang air laut.
