NADIKABAR.COM — Ketua Komisi III DPR Habiburokhman melaporkan proses pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya hingga disahkan dalam paripurna DPR. Dalam pemaparannya, Habiburokhman menjelaskan peran Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di balik UU tersebut.
Sebagai Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman awalnya menceritakan perjalanan UU Perampasan Aset. Pembahasan UU tersebut, kata Habiburokhman, dimulai pada Agustus 2025 atas perintah Dasco.
"Saya baru periode ini jadi Ketua Komisi III, langsung Agustus 2025 kami pimpinan Komisi III dipanggil Pak Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam untuk segera gaspol pengesahan undang-undang ini, itu Agustus 2025," kata Habiburokhman saat rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Habiburokhman menyebut Komisi III DPR lalu menugaskan Badan Keahlian DPR untuk menyusun draf awal rancangan UU. Lalu, selanjutnya Komisi III DPR melakukan rapat dengan pendapat umum atau RDPU membahas rancangan UU Perampasan Aset.