Pemanfaatan fasilitas tersebut diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di Jepang. Khofifah mencontohkan adanya UPT yang secara khusus menyiapkan calon pekerja bidang otomotif dan UPT lain yang berfokus pada pelatihan caregiver atau perawat lansia.
"UPT khusus untuk otomotif misalnya. Atau UPT ini khusus Caregiver dan tidak dicampur. Tapi mungkin ada yang lain-lain bisa bergabung," tuturnya.
Untuk menunjang kebutuhan pelatihan, Khofifah menawarkan pemanfaatan enam UPT unggulan milik Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur. Fasilitas tersebut dinilai memiliki bangunan dan sarana praktik yang representatif untuk mendukung persiapan calon tenaga kerja.
Selain penyiapan tenaga kerja lulusan SMK, Khofifah juga menyoroti tantangan ketenagakerjaan, terutama terkait daya serap lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja. Berdasarkan data yang dimiliki Pemprov Jatim, tingkat keterserapan lulusan SMK di Jawa Timur tercatat lebih tinggi dibandingkan lulusan sarjana (S1).
Pemprov Jatim juga terus berkoordinasi dengan berbagai perguruan tinggi untuk meningkatkan penyerapan lulusan S1. Khofifah menilai peluang penempatan tenaga kerja ke Jepang dapat diperluas, tidak hanya menyasar lulusan SMK dan SMA, tetapi juga lulusan perguruan tinggi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
"Pertama mungkin SMK lalu SMA, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan pada S1. Karena pada dasarnya kebutuhan untuk bekerja itu kalau bisa terfasilitasi ya, lebih bagus," ucapnya.
Dari sisi pembiayaan, Pemprov Jatim berupaya menyediakan skema yang terjangkau bagi calon pekerja. Melalui sinergi dengan Bank Jatim, tersedia opsi pembiayaan dengan bunga 3 persen dan plafon hingga 50 persen.
Selain itu, terdapat skema tanpa biaya bagi peserta karena seluruh kebutuhan pembiayaan ditanggung oleh pemberi kerja atau pengguna tenaga kerja di Jepang (end user). Khofifah menyebut sejumlah opsi tersebut akan diperinci melalui kolaborasi dengan IJBNet dan dinas terkait.