"Bakorwil menjadi mata, telinga dan layanan Pemprov Jatim yang lebih awal karena lebih dekat dengan masyarakat," kata Khofifah.

Di bidang perekonomian, Kepala Biro Perekonomian diminta mempersiapkan perluasan kewenangan terkait pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD).

Penguatan fungsi pemantauan, mitigasi, dan evaluasi diperlukan agar perusahaan daerah dikelola secara sehat dan profesional serta mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa diingatkan untuk menjaga integritas dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas.

Khofifah menilai proses pengadaan barang dan jasa memiliki potensi risiko penyimpangan sehingga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Ia juga meminta seluruh kepala OPD memahami regulasi dan tidak ragu berkonsultasi dengan unit terkait apabila menghadapi persoalan aturan maupun koordinasi lintas sektor.