"Kepedulian beliau berangkat dari kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Manfaatnya kemudian dirasakan para pencari ilmu jauh melampaui masa hidup beliau," ungkap Khofifah.
"Di situlah saya melihat makna kepemimpinan perempuan. Ketika mendapat amanah, kita memiliki kesempatan untuk membuka jalan bagi perempuan lain agar dapat belajar, mandiri, dan ikut menentukan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka," tambahnya.
Khofifah juga menuturkan bahwa pengalamannya berkhidmat bersama Muslimat NU memberinya banyak pelajaran tentang pentingnya kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat. Menurutnya, para kader Muslimat NU mengenal keluarga-keluarga yang mereka dampingi. Mereka memahami siapa yang kesulitan mengakses layanan kesehatan, siapa yang membutuhkan dukungan agar anaknya tetap bersekolah, hingga siapa yang memerlukan bantuan pemberdayaan ekonomi.
"Kepercayaan warga tumbuh karena para kader hadir dan mendengarkan. Dari merekalah saya belajar bahwa mendengar dengan sungguh-sungguh merupakan bagian penting dari memimpin," ujar Khofifah.
Pengalaman itu menjadi bekal Khofifah saat mengemban berbagai tugas, mulai anggota DPR RI, menteri negara pemberdayaan perempuan, menteri sosial, hingga gubernur Jawa Timur.
"Dalam setiap amanah itu, saya membawa satu pertanyaan. Apakah kesempatan yang kita buka benar-benar dapat dijangkau oleh mereka yang paling membutuhkannya?" ungkapnya.
Di Jawa Timur, salah satu upaya pemberdayaan perempuan dilakukan melalui program Kewirausahaan Inklusif Produktif Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur Sejahtera (KIP Putri Jawara). Program ini memberikan bantuan modal usaha kepada perempuan yang menghadapi keterbatasan ekonomi, termasuk tulang punggung keluarga.
Khofifah menegaskan, perempuan perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan program pemberdayaan. Pengalaman dan kebutuhan mereka menjadi dasar agar kebijakan lebih tepat sasaran.
"Kesertaan perempuan menjadi pengambil keputusan itu menunjukkan bahwa perempuan punya kekuatan bargaining position di banyak lini," tegasnya.
Khofifah juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat agar layanan serta program pemberdayaan menjangkau warga yang membutuhkan. Menurutnya, pemerintah perlu memeriksa langsung pelaksanaan program dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
