Menurut Khozin, sejak awal PKB menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai dasar langkah politik di parlemen sekaligus upaya mengakhiri polemik ijazah.

“Dari awal masalah ini, mulai soal hak angket, kemudian hak menyatakan pendapat, lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal calon wapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan,” ujarnya.

Karena itu, Khozin berharap Presiden dan MPR segera menindaklanjuti persoalan terkait posisi wakil presiden setelah isu pengunduran diri Gibran agar polemik tersebut segera berakhir.