Menurutnya, aturan ini akan memberikan kepastian, bahwa masyarakat yang terlibat dalam pelestarian kawasan perairan mendapatkan manfaat ekonominya.

β€œKarena masyarakat di sektor kami, di sektor kelautan terlibat langsung dalam perjanjian. Dan ukuran-ukurannya jelas, kalau misalnya ekonomi itu sharingnya berapa persen, itu kelihatan,” kata Koswara.

Aturan ini juga membagi dengan jelas, manfaat ekonomi yang akan didapatkan setiap pihak yang terlibat dalam transaksi karbon biru, mulai dari pemilik lahan, pemilik proyek, dan pemerintah daerah serta masyarakat yang terlibat dalam proyek.