Nasional
HALAMAN 2 DARI 3
KKP: Aturan karbon biru pastikan manfaat ekonomi setiap pihak
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meresmikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang
Redaksi NadiKabar
β
Redaksi NadiKabar
•
Dipublikasikan: Rabu, 18 November 2026 pukul 16:47 WIB
• β± 2 menit baca
Menurutnya, aturan ini akan memberikan kepastian, bahwa masyarakat yang terlibat dalam pelestarian kawasan perairan mendapatkan manfaat ekonominya.
βKarena masyarakat di sektor kami, di sektor kelautan terlibat langsung dalam perjanjian. Dan ukuran-ukurannya jelas, kalau misalnya ekonomi itu sharingnya berapa persen, itu kelihatan,β kata Koswara.
Aturan ini juga membagi dengan jelas, manfaat ekonomi yang akan didapatkan setiap pihak yang terlibat dalam transaksi karbon biru, mulai dari pemilik lahan, pemilik proyek, dan pemerintah daerah serta masyarakat yang terlibat dalam proyek.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.