"Pekerjaan ke depan perlu memanfaatkan data dasar dan indikasi awal kemajuan yang telah dicapai. Dengan demikian, proses kerja sama dapat mendukung implementasi nyata tanpa menciptakan beban tambahan bagi negara-negara," jelasnya.
Pada aspek implementasi, Irwan menyampaikan bahwa Indonesia telah mengintegrasikan ekosistem mangrove dan padang lamun ke dalam dokumen Second NDC, dengan target rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare.
Indonesia juga tengah memperkuat landasan regulasi nasional untuk pengembangan pendanaan karbon biru, termasuk melalui Peraturan Menteri mengenai Nilai Ekonomi Karbon di sektor kelautan.
Meski demikian, dia mengingatkan bahwa pelaksanaan berbagai komitmen kelautan masih membutuhkan dukungan internasional. Karena itu, Indonesia mendorong perluasan akses terhadap pendanaan berbasis hibah, penguatan dukungan pengembangan proyek, perbaikan sistem pelacakan pendanaan kelautan, serta peningkatan kapasitas negara dalam mengembangkan potensi karbon biru menjadi aksi iklim di tingkat regional.
"Banyak komitmen kelautan masih bergantung pada dukungan. Kita membutuhkan akses yang lebih luas terhadap pendanaan hibah, dukungan pengembangan proyek, pelacakan pendanaan kelautan yang lebih baik, serta penguatan kapasitas agar potensi karbon biru dapat diwujudkan menjadi aksi iklim nyata," pungkas Irwan.
