Menurut dia, keterlibatan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekosistem pesisir sekaligus mendukung pengembangan solusi iklim berbasis laut.

KKP memastikan proyek restorasi menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan, rencana pembagian manfaat (benefit-sharing plan), serta mekanisme pengaduan untuk melindungi kepentingan masyarakat pesisir.

Pelaksanaan restorasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 yang mengatur pengelolaan secara transparan, berbasis sains, dan berkelanjutan.