NADIKABAR.COM — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengerahkan 3.888 penyuluh kelautan dan perikanan di 37 provinsi dan 484 kabupaten dan kota untuk mengawal pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan penyuluh akan mendampingi pelaksanaan program mulai dari mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, aktivitas usaha, penguatan kelembagaan, hingga memastikan keberlanjutan hasil program.
Dari total penyuluh tersebut, sebanyak 1.260 orang ditugaskan mendukung program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), 1.115 orang mendampingi program budi daya tematik, dan 179 orang mengawal program swasembada garam.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan I Nyoman Radiarta menambahkan KKP juga menyiapkan dashboard pendampingan program prioritas untuk memantau pelaksanaan tugas penyuluh.
Dashboard tersebut mengintegrasikan laporan mengenai lokasi pendampingan, aktivitas, persoalan yang ditemukan, tindak lanjut, hingga hasil pendampingan.
“Yang ingin kita lihat bukan hanya siapa yang hadir, tetapi apa yang dikerjakan, masalah apa yang ditemukan, dan bagaimana masalah itu diselesaikan. Itu yang harus menjadi kinerja,” ujar Nyoman.
Ia menjelaskan pada program KNMP, para penyuluh bertugas mendampingi pemanfaatan infrastruktur, penguatan aktivitas nelayan dan kelembagaan, hingga rantai usaha dari produksi sampai pemasaran.
Sementara itu, pada program budi daya dan swasembada garam, pendampingan mencakup optimalisasi sarana, peningkatan produktivitas, pengelolaan usaha, dan akses pasar.
Nyoman memastikan pengawalan program prioritas pemerintah dilakukan sesuai prinsip satu data, satu peta, dan satu penugasan
