NADIKABAR.COM β Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pendataan sumber daya ikan sebagai dasar penentuan kuota penangkapan ikan terukur guna memastikan pemanfaatan perikanan berjalan secara berkelanjutan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan data yang akurat menjadi landasan penting dalam pengkajian stok ikan, penentuan kuota penangkapan, hingga perumusan kebijakan pengelolaan perikanan.
βData kelautan dan perikanan ini akan menjadi acuan penting untuk penentuan kuota penangkapan ikan terukur yang menjadi salah satu kebijakan ekonomi biru,β ujar Trenggono dalam keterangan resmi KKP di Jakarta, Senin.
Untuk memperkuat basis data tersebut, KKP menggelar Pertemuan Tahunan IX Unit Pengelola Perikanan (UPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 dan 712 dan Sidang Tahunan III Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) di Bandung, 11-13 November 2026.
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Syahril Abd Raup menjelaskan pertemuan tersebut membahas penentuan titik pengambilan sampel pendaratan ikan, evaluasi kepatuhan pemerintah provinsi, serta penyusunan rencana kerja UPP tahun 2027.
KKP juga menyepakati lokasi pengambilan sampel data perikanan di sejumlah Kampung Nelayan Merah Putih.
βDengan informasi dan data yang lebih baik dari lapangan, pengkajian stok dan perumusan kebijakan sumber daya ikan diharapkan semakin akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,β ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan pengelolaan perikanan membutuhkan koordinasi berbagai pihak agar kebijakan yang dijalankan dapat memberikan hasil optimal.
Koordinasi tersebut dibutuhkan juga untuk mendukung menjalankan empat program prioritas, yaitu Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), modernisasi pelabuhan perikanan, serta modernisasi armada perikanan Indonesia.