NADIKABAR.COM — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), melibatkan masyarakat dalam melindungi penyu di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, agar tetap lestari sesuai regulasi yang mengaturnya.
"Sebagai langkah memperkuat perlindungan penyu, kini sudah ada unit khusus yang menangani, yakni Unit Konservasi Penyu (UKP)," ujar Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Syarif Iwan Taruna Alkadrie di Berau, Selasa.
Regulasi yang mengatur perlindungan penyu tersebut antara lain UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (sebagaimana diubah/diperbarui oleh UU Nomor 32/2024 tentang Perubahan atas UU No. 5/1990, serta UU Nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja).
Undang-undang (UU) tersebut memberi penegasan bahwa semua jenis penyu dan telurnya adalah satwa dilindungi, hewan iitu dilarang ditangkap, dibunuh, disimpan, dimiliki, diedarkan, diperdagangkan, atau dimanfaatkan, sehingga jika ada pelanggar, akan dikenai sanksi pidana.
Pembentukan UKP merupakan salah satu upaya KKP untuk membangun kemitraan yang lebih formal dengan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan spesies dilindungi, khususnya penyu.
