Terlepas dari itu, Ipul mengklaim belum ada kesepakatan final terkait lahan. Sebab, tim gabungan dari Kemensos, UI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih harus melakukan pengecekan lapangan serta verifikasi kesesuaian administrasi.

Ia menambahkan pembangunan Sekolah Rakyat sendiri juga memiliki standar persyaratan yang ketat. Standar tersebut meliputi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), kepastian bebas dari kawasan rawan bencana hingga kepatuhan tata ruang.

Kendati demikian, Ipul menyebut akan menjadikan kritik dan masukan publik sebagai bahan diskusi bersama dalam proses verifikasi lapangan.

"Jadi kalau ada yang kritik, ya kita ucapkan terima kasih. Yang jelas, kami menolak kalau misalnya itu di hutan kota, ya Pak Pram (Gubernur DKI Jakarta), menolak. Saya juga menolak. UI juga menolak. Ya, saya juga menolak. Nanti kita luruskan bersama," ucapnya.

Sebelumnya, Ipul sempat mengumumkan bahwa pemerintah akan membangun Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI.