NADIKABAR.COM — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengatakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup terkait extended producer responsibility (EPR) atau kewajiban produser yang diperluas, yang mewajibkan pelaku usaha selaku produsen untuk mengelola sampah mereka, terbit tahun ini.
Ditemui di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31 di Antalya, Turki, Sekretaris Utama KLH Rosa Vivien Ratnawati, mengatakan bahwa aturan tersebut akan memperluas kewajiban pelaku usaha, tak hanya memproduksi barang mereka, tapi juga menarik kembali kemasan dari produk yang sudah digunakan.
“KLH sekarang sedang menyusun Peraturan Menteri LH untuk EPR ini. Di mana di dalamnya akan diatur yang namanya perusahaan yang akan mengelola EPR ini. Jadi diwajibkan dalam peraturan tersebut,” katanya, Selasa.