NADIKABAR.COM — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyiapkan aturan mengenai extended producer responsibility (EPR) atau perluasan tanggung jawab produsen. Regulasi ini mewajibkan produsen bertanggung jawab menarik kembali kemasan produk yang telah digunakan konsumen.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup Rosa Vivien Ratnawati saat menghadiri agenda paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Senin (16/11/2026). Vivien mengatakan aturan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah mendorong ekonomi sirkular di Indonesia.

"Produsen itu perlu diwajibkan untuk me-redesign kemasan. Kedua, menarik kembali kemasan itu. Jadi, dia tidak hanya memproduksi barang, tapi juga harus bertanggung jawab terhadap penarikan kembali," kata Vivien kepada wartawan.

Vivien mengatakan KLH saat ini tengah menyusun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) yang mengatur penerapan EPR. Aturan itu juga akan mengatur perusahaan yang bertugas mengelola pelaksanaan EPR.

Dia menargetkan regulasi tersebut dapat diundangkan pada Desember 2026. Saat ini, rancangan aturan tersebut sedang dalam proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum.

"Tahun ini. Sekarang lagi mau harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Moga-moga bulan depan sudah bisa diundangkan Peraturan Menteri LH-nya," ujarnya.