NADIKABAR.COM — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat meminta wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten dikeluarkan dari bagian Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Menurut keterangan dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis, Menteri LH Jumhur menyebutkan permintaan itu sudah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 dievaluasi.
"Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia," ujar dia.
Jumhur dalam peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, pada hari ini, menyebut tujuannya adalah melindungi habitat alami terakhir badak jawa (Rhinoceros sondaicus) sejak tahap perencanaan, sebelum ada aktivitas apa pun di kawasan tersebut.
Perairan TNUK perlu dikeluarkan dari WUP supaya tidak ada kegiatan lanjutan seperti survei, yang dapat mengusik ketenangan badak jawa, satwa bercula satu yang menjadi kebanggaan Indonesia.
TNUK adalah habitat alami terakhir spesies yang berstatus kritis terancam punah, dengan populasi liar kurang dari 50 sampai 80 individu yang hanya bertahan di satu kawasan.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku dan kebutuhan habitat badak jawa sangat spesifik. Karena itu, perlindungannya harus menjaga keutuhan habitat sekaligus keterhubungan ekosistem darat, pesisir, dan perairan di sekitarnya.
Aktivitas pertambangan dapat menekan ekosistem lewat kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan bertambahnya aktivitas manusia.
Saat ini belum ada kegiatan pertambangan di lokasi WUP tersebut, dan belum ada pula pengukuran dampak langsungnya terhadap badak jawa. Meski begitu, KLH/BPLH menilai risiko ini harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan karena nilai konservasi kawasan sangat tinggi dan populasi spesiesnya sangat terbatas.
Dalam suratnya, Menteri LH/Kepala BPLH meminta Menteri ESDM mengevaluasi dan meninjau kembali Keputusan Menteri ESDM tersebut. Ia juga meminta bagian WUP di perairan sekitar TNUK dikeluarkan bila verifikasi ilmiah membuktikan bagian itu tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup, atau berisiko ekologis yang tidak dapat diterima bagi fungsi kawasan konservasi.
Sebagai langkah lanjutan, KLH/BPLH mendorong verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian/lembaga terkait. Caranya dengan menumpangtindihkan koordinat WUP dengan batas TNUK, kawasan konservasi laut, arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta rencana tata ruang darat dan laut.
Selama evaluasi berjalan, tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan diminta ditahan sampai hasilnya jelas, sesuai kewenangan masing-masing instansi.
KLH/BPLH siap menyediakan data, kajian, dan pertimbangan teknis agar kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup.
Menteri Jumhur juga menegaskan sikap KLH/BPLH sebagai pemegang kewenangan persetujuan lingkungan.
"Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya," demikian Jumhur Hidayat.